BNSP, Kementerian PUPR, dan LPJK Implementasikan Strategi Berbasis Risiko dalam Sertifikasi Tenaga Kerja

HAIIDN.COM – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan LPJK ke BNSP pada 26 Maret 2024 menjadi titik fokus pembahasan penting terkait pemenuhan kebutuhan asesor badan usaha serta penerbitan sertifikat kompetensi.

Dalam pertemuan yang digelar ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Selain itu, operasionalisasi lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi dan tindak lanjut penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi topik yang tidak kalah penting.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Pengakuan Resmi dari BNSP, Badiklat Kejaksaan RI Kini Resmi Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi di Indonesia

Dr. Ida Hayu Dwimawanti, Kawal Suksesnya Agenda Workshop Pengembangan LSP Undip

Ketua STIE Muhammadiyah Cilacap Buka Acara Kuliah Umum, Prof Amilin Sebagai Narasumber

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat koordinasi yang sudah berlangsung beberapa kali ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan sinergi di antara Kementerian PUPR, LPJK, BNSP, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan upaya yang ada diarahkan secara efektif demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Melalui rapat ini, diharapkan tercipta kerangka kerja yang solid dan terkoordinasi dengan baik antara semua pihak terkait.

Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas dan standar dalam industri konstruksi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelayanan dan hasil kerja di bidang konstruksi akan semakin berkualitas dan terpercaya.

Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional ON24JAM.TV

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita BUSINESSTODAY.ID dan BISNISPOST.COM