Bupati Pelalawan Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dugaan Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 Agustus 2023 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pelalawan, Zukri. (Dok. pelalawankab.go.id)

Bupati Pelalawan, Zukri. (Dok. pelalawankab.go.id)

HAIINDONESIA.COM – Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi) bersama Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI), melaporkan Bupati Pelalawan, Zukri ke Polda Riau dan Kejati Riau, untuk dua kasus berbeda.

Arimbi melaporkan Bupati Pelalawan atas dugaan tindak pidana lingkungan pada kegiatan normalisasi sungai Kerumutan, Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, yang dilakukan Pemkab Pelalawan bersama konsorsium yang ditunjuk.

Sedangkan laporan ke Kejati Riau atas dugaan penyalagunaan wewenang dalam pemungutan dana CSR dari tujuh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan, dengan nilai mencapai Rp 1.195.260.000.

Menurut Ketua Arimbi, Matheus Simamora, memang ada dua laporan terkait dugaan tindak pidana Bupati Pelalawan.

Yakni laporan Arimbi ke Ditreskrimsus Polda Riau terkait kejahatan lingkungan serta laporan LIPPSI ke Kejati Riau terkait korupsi CSR dan penyalagunaan wewenang (Abuse of Power).

“Laporan Arimbi telah disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Riau dengan nomor 026/Yayasan-ARIMBI/LP/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dan Laporan LIPPSI Nomor 06/LP-LIPPSI/I/2023 ke Kejati Riau tanggal 10 Januari 2023,” kata Matheus Simamora, Selasa, 1 Agustus 2023.

Menurut Matheus Simamora, normalisasi sungai Kerumutan sepanjang 11,761 KM yang dilakukan ternyata tanpa izin lingkungan.

Sementara pembentukan konsorsium tujuh perusahaan, dan penunjukan pelaksana pekerjaan PT. Sungai Nago Melingko meminta dana dan mengumpulkan dana dari perusahaan menggunakan kop surat Pemkab Pelalawan dan dinilai penyalahgunaan wewenang.

“CSR perusahaan dalam bentuk uang yang diberikan ke Pemda seharusnya masuk ke rekening Kas Daerah. Jika berbentuk fisik barang, penyerahannya dalam bentuk hibah ke Pemda.”

“Ternyata dana tersebut tidak masuk ke rekening kas daerah, maka diduga Bupati Pelalawan melakukan manipulasi dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Matheus Simamora.

Matheus juga mengatakan, berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor : 660/DLH-TLPKL/2021/943 tanggal 28 September 2021 perihal permintaan bantuan dana pekerjaan pencucian sungai Kerumutan.

Bantuan diminta dalam bentuk tunai dan ditujukan kepada PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) Kampar dan 7 perusahaan lainnnya yang beroperasi di Kab Pelalawan, dengan jumlah total Rp 1.195.260.000.

Rinciannya kata Matheus, dari:

1. PT. Sari Lembah Subur 13% Rp 155.383.809
2. PT. Gandaerah Hendana 13% Rp 155.383.800

3. PT. Arara Abadi 13% Rp 155.383.800
4. PT. PHE Kampar 13% Rp 155.383.800,

5. PT. Mekarsari Alam Lestari 20% Rp 293.052.00
6. PT. Mitra Tani Nusa Sejati 20% Rp 293.052.000

7. PT. Karya Panen Terus 8% Rp 95.620.800.

Menurut Matheus, bantuan CSR tersebut tidak melalui mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana CSR yang diterima kata Matheus, seharusnya masuk dalam naskah perjanjian hibah daerah supaya penggunaan dana tersebut menjadi objek audit BPK.

Jika mengacu pada Pasal 7 ayat 2 huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyalahgunaan wewenang mengandung tiga unsur yang termasuk dalam ranah pidana.

“Adanya ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Bupati Pelalawan wajib penyelesaiannya melalui proses pidana,” ujar Matheus.

Informasinya, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima media ini, sampai saat ini Ditreskrimsus Polda Riau telah memeriksa tujuh perusahaan dan konsorsiumnya.

Sementara Kejati Riau menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPTUG) untuk dilakukan pengumpulan data dan melakukan Pengumpulan barang bukti dan keterangan.***

Berita Terkait

BNSP Sosialisasikan Kebijakan Sertifikasi di Hotel Pullman
Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya
Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga, Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto
Wamenaker RI Mendapat Penghargaan dari Masyarakat Adat
Doakan Prabowo Subianto Sukses Pimpin Bangsa, Susilo Bambang Yudhoyono Wakili Alumni Akabri
Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk, Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya
Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan Bertemu dalam Leader’s Retreat, Ini yang Dibahas
Ditetapkan Sebagai Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Ucapkan Terima Kasih ke Media dan Pers
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:41 WIB

Prakonvensi RSKKNI: Hilton Bandung Jadi Wadah Diskusi Penting bagi Jasa Keuangan

Senin, 13 Mei 2024 - 15:22 WIB

Tingkatkan Mata Uang Lokal dalan Transaksi Bilateral, Bank Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Arab Kerja Sama

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:38 WIB

Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sabtu, 27 April 2024 - 11:50 WIB

Rp 2 Triliun untuk Non Infrastuktur Termasuk Promosi dan Sosialisasi, Realisasi Anggaran APBN IKN Rp4,3 triliun

Kamis, 25 April 2024 - 14:21 WIB

Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg, Begini Alasan HKTI

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Minggu, 21 April 2024 - 13:25 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati Jajaki Kerja Sama dengan European Commission, Dorong Transisi Energi

Kamis, 18 April 2024 - 14:11 WIB

Sinyal BBM akan Naik Juli 2024, Pemerintah Tak Naikan pada Juni 2024 Mesipun Ada Konflik Geopolitik Iran – Israel

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

BNSP Sosialisasikan Kebijakan Sertifikasi di Hotel Pullman

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB