Denny JA Ungkap Alasan Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Prinsip bahwa Presiden adalah Petugas Partai

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 7 September 2023 - 14:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. (Facbook.com/@Ganjar Pranowo)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. (Facbook.com/@Ganjar Pranowo)

HAIIDN.COM – Mayoritas publik ternyata tidak setuju dengan prinsip yang menyebutkan bahwa presiden sebagai petugas partai.

Mayoritas publik justeru menginginkan presiden yang bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.

Prinsip presiden petugas partai juga menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.

Dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.

Demikian disampaikan oleh endiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Baca artikel lainnya di sini: Hasil Survei LSI Denny JA Sebut Posisi Ganjar Pranowo Sebagai Petugas Partai Melemahkan Figurnya

“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata Denny JA.

“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA.

Hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai, berdasarkan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023.

“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata Denny JA.

“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny JA.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Denny JA pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.

“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya.”

“Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny JA.

Menurutnya, menyatakan
Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.

“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny JA.***

Berita Terkait

Pilkada Banten 2024, Pasangan Andra Soni – Dimyati Natakusumah Menang Versi Hitung Cepat Charta Politika
Sejumlah Menterinya Ditunjuk Kembali oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Jokowi Beri Tanggapan
Yakin Prabowo Subianto Mampu Jadikan Indonesia Pemimpin di ASEAN, Begini Penjelasan Majelis Syuro PKS
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS, Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat
Puan Maharani Ditetapkan Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Senayan
Daftar Lengkap Sebanyak 13 Pasangan Calon Kepala Daerah yang Diusung DPP Partai Solidaritas Indonesia
Tak Hadiri Acara PKB, Begini Alasan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Partai Gerindra Buka Peluang Dukung Pasangan Kaesang Pangarep dan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 07:58 WIB

Bahas Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita di Atas HET, Kemendag Undang Distributor

Minggu, 17 November 2024 - 06:36 WIB

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Lewat Sosialisasi Pasar Modal di Universitas Baiturrahmah

Kamis, 7 November 2024 - 09:37 WIB

Capres Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump Menangi Pemilihan Presiden AS 2024

Senin, 4 November 2024 - 16:41 WIB

Rilispers.com Pasarkan Publikasi Press Release di 150+ Portal Berita Milik Sapulangit Media Center

Rabu, 30 Oktober 2024 - 10:59 WIB

Indonesia akan Tambah Kuota Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton untuk Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah

Senin, 28 Oktober 2024 - 20:47 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman Sebut Penghapusan Utang Petani akan Diatur Lewat Peraturan Presiden

Jumat, 25 Oktober 2024 - 14:58 WIB

Dari Portal Berita Nasional Jadi Media Ekonomi dan Bisnis, Kongsi Media Lakukan Reposisi Harianindonesia.com

Rabu, 23 Oktober 2024 - 15:34 WIB

Rilisbisnis.com Fokus Layani Publikasi Press Release di Media Ekonomi & Bisnis untuk Manajemen Reputasi

Berita Terbaru