SELAMA beberapa tahun terakhir, narasi keberhasilan pasar modal Indonesia identik dengan satu indikator: jumlah investor baru. Setiap tahun, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) rutin merilis data pertumbuhan single investor identification (SID) sebagai bukti “demokratisasi” investasi. Namun di tengah tren itu, muncul pertanyaan yang jarang dijawab secara terbuka: seberapa banyak dari investor baru itu benar-benar memahami instrumen yang mereka miliki?
Pertanyaan tersebut menjadi latar dari Seminar Nasional Pelaku Pasar Modal Indonesia yang digelar Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI), dirangkaikan dengan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) PROPAMI 2026, di Ballroom Suagi, The Papandayan Hotel, Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Mengusung tema “Masa Depan Pasar Modal Indonesia: Sinergi Kebijakan, Industri, dan Profesi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, forum ini secara implisit mengakui bahwa model pertumbuhan pasar modal Indonesia selama ini — yang terlalu bertumpu pada akuisisi investor baru — mulai menunjukkan batas relevansinya sebagai indikator tunggal keberhasilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Ini Penting
Industri pasar modal menghadapi dilema klasik di banyak negara berkembang: pertumbuhan kuantitas basis investor kerap tidak berbanding lurus dengan kualitas pemahaman risiko. Ketika volatilitas pasar meningkat — sesuatu yang lumrah terjadi di pasar saham — investor yang minim literasi cenderung mengambil keputusan berbasis panik, bukan analisis. Pola ini pada gilirannya bisa memperbesar risiko sistemik, alih-alih memperkuat fondasi pasar modal domestik.
Ketua Umum PROPAMI NS. Aji Martono menyinggung persoalan ini secara langsung. “Pemahaman investor terhadap instrumen dan risiko investasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan basis investor di Indonesia,” katanya.
Respons Kelembagaan: MoU BEI-PROPAMI
Sebagai tindak lanjut atas kegelisahan tersebut, BEI dan PROPAMI menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menyasar tiga area: program edukasi pasar modal, penguatan literasi keuangan berkelanjutan, dan sinergi operasional antara Kantor Perwakilan BEI dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PROPAMI di berbagai provinsi.
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini menarik dicermati karena menyasar desentralisasi literasi keuangan — sebuah pendekatan yang secara implisit mengakui bahwa program edukasi pasar modal selama ini masih terlalu terpusat di kota-kota besar, sementara pertumbuhan investor baru justru banyak terjadi di wilayah non-metropolitan.
Sisi Suplai: Kesiapan Emiten Baru
Di sisi lain neraca pasar modal — suplai instrumen investasi — Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan yang bersiap melakukan initial public offering (IPO).
“Perusahaan yang akan IPO tidak hanya dituntut siap secara pendanaan, tapi juga harus memenuhi standar tata kelola dan keterbukaan informasi kepada publik,” ujarnya.
Pernyataan ini relevan dengan tren yang lebih besar: pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kerap diwarnai oleh gap antara jumlah perusahaan yang berminat mencatatkan saham dengan jumlah yang benar-benar memenuhi standar tata kelola korporat yang disyaratkan regulator. Penilaian perusahaan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai filter kualitas sekaligus mekanisme perlindungan investor di hilir.
Baca Juga:
Pembiayaan di Luar Radar Bursa: UMKM dan Skema Penjaminan
Tidak semua pelaku usaha berada dalam jangkauan pasar modal. Direktur Utama Jamkrida Jawa Barat Bobby Cahyadi mengangkat isu yang selama ini berada di luar radar diskusi pasar modal konvensional: pembiayaan UMKM.
“Kebutuhan modal, kapasitas usaha, agunan, dan profil risiko UMKM berbeda dengan korporasi besar. Di sinilah fungsi penjaminan menjadi relevan,” katanya.
Data makro menunjukkan UMKM menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, namun sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan informal atau perbankan konvensional dengan syarat agunan yang ketat. Skema penjaminan kredit, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai jembatan struktural antara UMKM dan lembaga pembiayaan formal — sebuah segmen yang secara langsung berada di luar cakupan pasar modal, namun tetap bagian dari ekosistem pembiayaan nasional yang lebih luas.
Diversifikasi instrumen pembiayaan ini juga tercermin dari kehadiran Direktur Utama BJB Syariah Arief Setyahadi, yang menyoroti pertumbuhan preferensi pembiayaan berbasis syariah — segmen yang di tingkat nasional terus menunjukkan tren penetrasi meningkat, sejalan dengan ekspansi literasi keuangan syariah di berbagai daerah.
Konvergensi Sektor Keuangan: Tantangan Baru bagi Regulator
Akademisi Dr. Erman Sumirat menempatkan seluruh diskusi ini dalam bingkai yang lebih besar: konvergensi sektor jasa keuangan yang dipicu digitalisasi.
“Pasar modal tidak bisa lagi dilihat semata dari aktivitas perdagangan saham. Di dalamnya ada proses penghimpunan dana, investasi, pendanaan perusahaan, hingga pengelolaan risiko,” ujarnya.
Baca Juga:
Shanghai Electric Hadirkan Tiga Solusi Transisi Energi di Enlit Asia 2026
Gravity Game Unite Sukses Hadirkan Ragnarok Zero: Global di Gaming Istanbul 2026
Analisis ini sejalan dengan tren global yang mendorong regulator di berbagai negara — termasuk Indonesia — menuju pendekatan pengawasan terintegrasi (integrated supervision), alih-alih model pengawasan sektoral yang terpisah antara perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank. Diskusi panel yang menghadirkan Saidu Solihin, Bobby Cahyadi, Arief Setyahadi, dan Erman Sumirat — dipandu moderator Dr. David Nathanael Sutyanto — secara tidak langsung menggambarkan urgensi tersebut: empat sektor berbeda, satu ekosistem yang sama.
Dimensi Kebijakan dan Pengawasan
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi XI DPR RI H. Fathi menyampaikan pandangan mengenai arah regulasi pasar modal ke depan. Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK Edi Broto Suwarno, dalam keynote speech-nya, menyoroti tantangan pengawasan di tengah akselerasi inovasi produk keuangan berbasis teknologi.
Titik temu keduanya mencerminkan tensi klasik dalam kebijakan sektor keuangan: bagaimana merancang regulasi yang cukup adaptif untuk mengakomodasi inovasi, tanpa mengorbankan perlindungan investor dan stabilitas sistem keuangan.
Keterangan foto: H. Fathi, Anggota Komisi XI DPR RI, menyampaikan pandangan kebijakan dalam Seminar Nasional Pelaku Pasar Modal & RUAT PROPAMI 2026 di Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Keterangan foto: Edi Broto Suwarno, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK, menyampaikan keynote speech mengenai tantangan pengawasan industri jasa keuangan.
Faktor yang Sering Terlewat: Kapasitas SDM
Di luar isu regulasi dan instrumen, PROPAMI menyoroti variabel yang kerap luput dari analisis makro industri pasar modal: kapasitas sumber daya manusia. Organisasi ini menempatkan penguatan kompetensi anggota sebagai misi inti, dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) berperan sebagai lembaga standardisasi keahlian.
Argumen ini punya basis yang cukup kuat: semakin kompleks produk keuangan yang beredar — mulai dari derivatif hingga instrumen berbasis teknologi finansial — semakin besar pula risiko mis-selling atau kesalahan pengelolaan jika tenaga profesional di baliknya tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dalam banyak kasus krisis keuangan skala kecil, akar masalahnya bukan pada produk itu sendiri, melainkan pada kegagalan pihak yang mengelolanya memahami risiko yang melekat.
RUAT 2026: Konsolidasi Internal di Tengah Tekanan Eksternal
Selain seminar, PROPAMI menggelar RUAT 2026 yang dihadiri perwakilan DPW dari berbagai wilayah, sebagai forum evaluasi program organisasi sekaligus penyusunan agenda kerja untuk periode mendatang.
Keterangan foto: H. Fathi menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum PROPAMI N.S. Aji Martono, menandai rangkaian penutup Seminar Nasional Pelaku Pasar Modal & RUAT PROPAMI 2026 di Bandung.
Simpulan Analitis
Forum di Bandung ini menyingkap satu benang merah: pasar modal Indonesia tengah berada dalam transisi dari fase akuisisi kuantitas menuju fase konsolidasi kualitas. Empat variabel yang muncul dalam diskusi — literasi investor, kesiapan tata kelola emiten, diversifikasi skema pembiayaan (termasuk penjaminan dan syariah), serta kompetensi SDM — bukan isu yang berdiri sendiri, melainkan prasyarat struktural bagi keberlanjutan pertumbuhan pasar modal jangka panjang.
Jika pola pertumbuhan investor terus mengandalkan akuisisi kuantitas tanpa diimbangi penguatan pada empat variabel tersebut, risiko yang muncul bukan sekadar stagnasi pertumbuhan, melainkan potensi erosi kepercayaan pasar ketika volatilitas meningkat — sebuah skenario yang secara historis pernah terjadi di berbagai pasar modal negara berkembang lain.****
