QR Code Pertalite Picu Pergeseran Konsumsi BBM ke Non-Subsidi

DI SENJUMLAH SPBU swasta, antrean kendaraan yang mengular mulai jadi pemandangan baru, seolah ada yang tak beres dalam urusan BBM di negeri ini.

Pengendara motor menunggu dengan wajah gusar, sopir mobil menyalakan mesin berulang kali, sementara spanduk bertuliskan “BBM Habis” berkibar kaku tertiup angin sore.

Kekosongan itu bukan semata karena kelalaian pengelola SPBU, melainkan akibat lonjakan konsumsi BBM non-subsidi yang belakangan naik drastis, seperti diungkap Kementerian ESDM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengakui, ada pergeseran besar dari BBM subsidi ke non-subsidi, dan pergeseran itu bukan sekadar angka di atas kertas.

“Terjadi shifting dari subsidi Pertalite ke non-subsidi, jadi ini yang menyebabkan peningkatan,” kata Yuliot di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

QR Code Pertalite Mengubah Pola Konsumsi Bahan Bakar

Sejak Pertamina memberlakukan aturan pembelian Pertalite dengan QR code, masyarakat dipaksa beradaptasi dengan cara baru, meski tak semua merasa nyaman.

Beberapa pengguna kendaraan tak sempat mendaftar, sebagian lainnya terkendala kapasitas mesin yang tidak sesuai, hingga akhirnya beralih ke BBM non-subsidi.

Menurut Yuliot, kebijakan sederhana itu ternyata memicu gelombang peralihan, membawa dampak signifikan pada angka konsumsi di lapangan yang sulit ditebak sebelumnya.

“Peningkatan itu karena ada shifting, Pertamina mewajibkan menggunakan QR code,” ujar Yuliot, menegaskan arah pergeseran yang sudah terbukti nyata.

Kini, antrean di SPBU swasta menjadi bukti perubahan konsumsi masyarakat, yang tak lagi bergantung sepenuhnya pada bensin bersubsidi.

Lonjakan Permintaan Hingga 1,4 Juta Kiloliter BBM Non-Subsidi

Data Kementerian ESDM mencatat, lonjakan konsumsi BBM non-subsidi mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter, angka yang tak bisa disepelekan dalam rantai pasok energi.

Yuliot menyebut, perhitungan itu cukup menggambarkan besarnya pergeseran konsumsi yang terjadi hanya dalam waktu singkat sejak aturan QR code berjalan.

Angka ini juga menjelaskan mengapa SPBU swasta, yang biasanya relatif tenang, kini sering dilanda kekosongan akibat tak mampu memenuhi permintaan mendadak.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai memilih BBM dengan RON di atas 90, meski dengan konsekuensi harga yang lebih tinggi dari BBM subsidi.

Perubahan pola ini mengindikasikan kesadaran baru, sekaligus tekanan ekonomi yang kian terasa bagi pengendara di jalanan.

ESDM Siapkan Langkah Antisipasi Guna Menjaga Pasokan BBM

Pergeseran konsumsi yang begitu cepat tentu memunculkan pertanyaan: mampukah pasokan BBM menyesuaikan diri sebelum krisis kecil menjadi masalah besar?

Baca Juga:

Proses Hukum Ijazah Jokowi: Penyitaan Dokumen Asli dalam Bingkai KUHAP

Gengsi Kompetisi Pasar Modal Berkumpul di Turnamen PROPAMI

Ahmed Al Sharaa: Israel Incar Druze untuk Melemahkan Stabilitas Suriah

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, menegaskan masyarakat kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM subsidi seperti Pertalite.

“Masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi,” ujar Laode, menyoroti fenomena yang terlihat jelas di SPBU swasta.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian ESDM akan segera memanggil badan usaha penyedia BBM pekan depan guna memastikan pasokan tetap terjaga.

Kebijakan ini diharapkan bisa meredam kepanikan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan energi tetap mengalir di jalan-jalan kota maupun desa.

Pergeseran Konsumsi BBM dan Masa Depan Energi Nasional

Fenomena peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi mengingatkan kita bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan juga cermin dinamika sosial ekonomi.

Antrean di SPBU swasta hanyalah wajah permukaan dari perubahan yang lebih dalam, menyangkut regulasi, distribusi, dan pilihan masyarakat yang kian kompleks.

Kebijakan QR code mungkin tampak sederhana, namun dampaknya terbukti meluas, menimbulkan efek domino yang merambah ke rantai distribusi swasta.

Apakah lonjakan ini hanya bersifat sementara, ataukah menjadi penanda perubahan jangka panjang dalam pola konsumsi energi di Indonesia, masih menunggu jawaban.

Yang jelas, pemerintah dituntut gesit membaca situasi, agar masyarakat tak kembali disuguhi spanduk “BBM Habis” yang berkibar di pinggir jalan.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Hallokampus.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Nusraraya.com dan Jakartaoke.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center